Bandung Side, Asia Afrika – Aroma busuk, dugaan carut-marut dan praktik ugal-ugalan dalam tata kelola infrastruktur di Jawa Barat kembali dikuliti. Aliansi masyarakat yang tergabung dalam LSM PEMUDA (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat,
Tag: LSM Pemuda
Modus “Proyek Siluman” di Jalan Raya Subang, Pembangunan Dahului Anggaran, Picu Defisit Rp600 Miliar?
Bandung Side, Asia Afrika – Sebuah pola atau modus pengadaan barang dan jasa yang diduga menabrak aturan hukum terendus di ruas Jalan Raya Subang sebagai proyek siluman. Proyek pembangunan saluran paving block dan Tembok Penahan Tanah (TPT) di depan area PTPN Regional 2 ini dituding sebagai "proyek siluman" karena pengerjaan fisiknya
Konstitusi Terabaikan LSM PEMUDA Melayangkan Surat Terbuka Kepada Dedi Mulyadi
Bandung Side, Cinambo - Konstitusi terabaikan dalam sepak terjang kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam menjalankan roda pemerintahan disoroti secara tajam oleh LSM PEMUDA melalui Surat Terbuka. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEMUDA (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah) melayangkan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau
Penghentian Penyelidikan, LSM Pemuda Gugat Balik Pejabat Dirjen Pajak Jawa Barat
Bandung Side, Cinambo - Penghentian Penyelidikan secara resmi oleh Polresta Bandung, LSM Pemuda berencana ugat balik pejabat Dirjen Pajak Jawa Barat. Berdasarkan Surat Ketetapan nomor: S.TAP/20/IV/RES.1.14/2025/Sat Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana sebagaimana kasus yang di laporkan oleh Kepala Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I,
Hendra Mulyana: LSM Pemuda Tidak Mengakui Keberadaan Forum Ormas Jawa Barat
Bandung Side, jl.Sumedang - Hendra Mulyana, SH., Koordinator Forum Ormas Jawa Barat Kembali menggelar konferensi pers di jl. Sumedang No.4, Kacapiring, Bandung terkait KetidakPatuhan atas kesepakatan damai antara LSM Pemuda dan RM, Pejabat DJP Jawa Barat I pada tanggal 8 Mei 2024 lalu, seakan tidak mengakui keberadaan Forum Ormas Jawa