Bandung Side, Caringin – Krisis pengelolaan sampah dan degradasi lingkungan di Jawa Barat, khususnya wilayah Bandung Raya, telah mencapai titik nadir yang krusial.
Masalah menahun ini menjadi sorotan tajam dalam agenda silaturahmi tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis lingkungan bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH)/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Drs. Moh. Jumhur Hidayat, M.Si., di kediaman tokoh senior HD Sutisno, Bandung, Minggu (10/5/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menagih komitmen nyata negara di bawah kepemimpinan Jumhur, yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 27 April 2026 lalu.
Bom Waktu di Bandung Raya Data Menohok dari Pemprov
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, memaparkan data yang cukup menampar wajah birokrasi. Dari potensi 27.000 ton sampah per hari di Jawa Barat, baru 30 persen yang berhasil terkelola.
Kondisi di Bandung Raya bahkan lebih mengkhawatirkan; dari 5.000 ton produksi harian, hanya 1.500 ton (30%) yang tertangani.
“Ini memalukan. Setengah dari sampah yang meluncur ke TPA Sarimukti adalah sampah makanan (food waste). Jika Sarimukti tidak dibatasi, tahun ini akan penuh dan Bandung Raya terancam ledakan sampah,” tegas Herman.
Sebagai langkah taktis, Pemprov Jabar kini tengah mendorong proyek percontohan (piloting) pengelolaan sampah di hulu (tingkat rumah tangga), seperti yang sedang berjalan di wilayah Arcamanik untuk mengubah perilaku masyarakat.
Paradoks Pembangunan dan Mandeknya Infrastruktur
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode, Ahmad Heryawan (Aher), turut meluapkan kegelisahannya terkait kegagalan sistemik yang terjadi selama puluhan tahun.
Aher menyoroti paradoks besar bahwa Indonesia mampu mengeksekusi megaproyek bermodal jumbo seperti bandara internasional dan kereta cepat, namun seolah “tak berdaya” dalam menyelesaikan urusan domestik seperti sampah.
“Beragam pembangunan biaya jumbo bisa kita laksanakan, kecuali sampah. Belum pernah terselesaikan. Sejak saya menjabat gubernur, konsep Public-Private Partnership (PPP) hingga KPBU belum ada yang berhasil. Ini butuh terobosan langsung ke Istana,” ujar Aher.
Aher menyayangkan dua proyek strategis pengolahan sampah modern regional, yakni TPAS Legok Nangka dan Nambo, belum kunjung berfungsi optimal meskipun proses tender telah lama usai.
Padahal, operasionalisasi kedua fasilitas ini adalah kunci utama untuk memangkas sisa produksi sampah yang selama ini gagal tertangani.
Teguran Keras Menteri LH: “Ego Sektoral Harus Hilang!”
Mendengar rentetan keluhan dan fakta di lapangan, Menteri LH Moh. Jumhur Hidayat memberikan teguran keras kepada jajaran birokrat di Jawa Barat.
Ia meminta Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten untuk segera membuang ego sektoral dan bersikap “guyub” (kolaboratif).
“Birokrat dan pejabat harus mengutamakan pelayanan publik. Jika seorang birokrat tidak mampu melayani kepentingan masyarakat dengan baik, maka kredibilitasnya patut dipertanyakan. Presiden sudah menegaskan, 40 tahun merdeka kenapa sampah tidak selesai-selesai?” sentil Jumhur Hidayat.
Jumhur, yang dikenal memiliki latar belakang aktivis, menegaskan dirinya membawa tim lengkap—termasuk unsur penegakan hukum dari Polri—untuk memastikan regulasi lingkungan berjalan tegak.
“Kami akan pastikan ada solusi. Jika tidak ada perubahan setelah peringatan, penegakan hukum akan masuk. Tekad memuliakan bumi adalah satu-satunya yang bisa mempersatukan kita lintas sektoral dan generasi,” pungkas Jumhur Hidayat.
Sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Menteri Jumhur menyempatkan diri meninjau langsung fasilitas pengolahan sampah di Pasar Caringin, Bandung.
Lokasi ini menjadi contoh nyata hilirisasi yang berhasil mengubah limbah pasar menjadi produk bernilai guna seperti pakan ternak/ikan, briket energi, hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) hasil olahan. Langkah ini diharapkan menjadi pilot project yang direplikasi masif di titik-titik lain di Jawa Barat.
Kritik Berbasis Ruang Hidup dan Ancaman Sektor Lain
Di sisi lain, perwakilan hulu hingga akar rumput mengingatkan bahwa pendekatan teknologi saja tidak akan cukup tanpa adanya ketegasan kebijakan dan edukasi masif ke masyarakat.
Wakil Ketua Kadin Indonesia, Agung Suryamal, yang menginisiasi pertemuan ini, menekankan pentingnya mengubah mindset masyarakat tentang pengelolaan sampah dari hulu ke hilir agar efisiensi ekonomi dan lingkungan dapat tercapai.
Sementara itu, kritik lebih fundamental datang dari Direktur Eksekutif WALHI Jabar, Iwang. Ia mengingatkan Menteri KLH bahwa musuh sebenarnya di Jawa Barat adalah “Mafia Lingkungan” yang bermain di balik kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ketimpangan agraria.
“Kalau bicara tempur, tempurlah mafia yang sesungguhnya. Kerusakan DAS di 27 kabupaten/kota sudah sangat serius. Kami tidak berharap pendekatan teknologi semata, tapi pendekatan kebijakan yang berbasis pada perlindungan ruang hidup rakyat,” cetus Iwang.
Nada serupa juga disampaikan Kholil Aksar, aktivis lingkungan Garut, yang menyoroti alih fungsi lahan masif di Garut Utara dan ancaman limbah industri kulit terhadap kesehatan warga.
Krisis Lingkungan Lintas Sektor
Krisis lingkungan ini nyatanya juga memantik perhatian dari sektor penunjang ekonomi, seperti pariwisata yang disampaikan oleh R. Intan Medya Ratna Pury, Ketua Pengurus Daerah Prov. Jabar, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (FSP-Parekraf), menyatakan dukungannya atas ketegasan Menteri LH yang baru.
“Bagi insan pariwisata, lingkungan hidup adalah fondasi utama keberlangsungan destinasi wisata dan budaya. Alam yang bersih dan hijau adalah daya tarik utama wisatawan. Kami berharap di bawah kepemimpinan Bapak Jumhur, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dapat mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Jawa Barat,” harap Intan.
Publik kini menanti, apakah status “darurat sampah” Bandung Raya ini akan benar-benar selesai lewat kebijakan revolusioner sang menteri baru, atau kembali kandas dalam sekat-sekat birokrasi lama.
Pada akhirnya, menyelesaikan benang kusut ekologi ini tidak bisa bertumpu pada pundak seorang menteri saja. Kolaborasi erat antara ketegasan regulasi pusat, komitmen tanpa ego dari Pemda, hingga perubahan radikal perilaku masyarakat di tingkat rumah tangga adalah satu-satunya tiket bagi Bandung Raya untuk keluar dari status darurat ini dan menyongsong masa depan pariwisata yang berkelanjutan.***
