Bandung Side, Asia Afrika – Program P3PD dari Kementerian Dalam Negeri menjadi komitmen Pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan hingga tingkat terendah melalui pelatihan teknis, kepemimpinan dan entrepreneurship kepada aparatur pemerintahan desa.
Meningkatkan kualitas pelayanan melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa 2023 yang digelar di Bandung, Jawa Barat pada Tanggal 20 September – 18 Nopember 2023 dan ditutup oleh Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ), Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P., M.P.Si., Sabtu, 18 Nopember 2023 di Hotel Golden Flower, Bandung.
Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P., M.P.Si., menutup kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa 2023 melalui zoom meeting dari New York meminta pemerintah desa melakukan inovasi demi memajukan desanya.
“Jawa Barat masuk dalam 5 Besar dalam menyelesaikan Pelatihan ini yaitu sekitar 1.570 desa atau 98% capaian, semoga dari 4 orang yang mendapat kesempatan dan kepercayaan dalam pelatihan dari tiap desa tersebut dapat memanfaatkan sebesar-besarnya ilmu yang diperoleh selama pelatihan,” ujar La Ode Ahmad.
Saat ini, banyak informasi dan teknologi baru yang bisa dikembangkan sebagai inovasi di desa. Sehingga kemajuan dan perkembangan desa secara periodik dapat mencapai Desa Cerdas dan Data Desa yang Presisi kondisi aktual dengan meningkatnya partisipasi warganya.
“Semua kompetensi, pemahaman dari pemerintahan desa, harus berkolaborasi, bersinergi, kerjasama, semuanya harus diarahkan bagaimana desa bisa produktif,” kata La Ode Ahmad
Saat ini, pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten semuanya mengurus desa. Dengan melek teknologi, kolaborasi, koordinasi, sinergi dan kerjasama juga inovasi maka kemajuan desa adalah kemajuan bangsa, tambah La Ode Ahmad.
“Masa Depan Dunia ada di Desa, dengan memanfaatkan teknologi dan berinovasi maka akan mendapatkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera masyarakatnya,” pungkas La Ode Ahmad Pidana Bolombo.
Angkatan ke 16 Angkatan Terakhir di 2023
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Dr. Paudah, M.Si., menyampaikan bahwa lulusan kegiatan pelatihan kali ini menjadi angkatan terakhir dari total 16 angkatan.
Jumlah peserta mencapai 1.561 desa atau 6.092 aparatur atau empat orang per desa pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa 2023
Secara keseluruhan pelatihan di Jawa Barat terbagi menjadi 16 angkatan pelatihan, dengan tingkat partisipasi setiap angkatan rata-rata mencapai 96 persen,” ujar Paudah saat di acara penutupan kegiatan.
Kegiatan Pelatihan di Jawa Barat dibagi menjadi 6 (enam) tema, yakni Pelatihan Aparatur Desa Dasar, Penguatan BPD, Penguatan Kerja Sama Desa, Penguatan PKK, Penguatan Posyandu dan Penguatan LKD/ LAD.
Paudah menambahkan, peserta pelatihan juga diberikan materi leadership (kepemimpinan) dan entrepreneurship (kewirausahaan). Dengan begitu, aparatur desa diharapkan mampu memberikan layanan lebih berkualitas kedepannya.
Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa
Direktur Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Murtono, S.STP., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan pelatihan kali ini sejalan dengan implementasi Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Tujuan utama kebijakan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa. Pemerintah pun telah mengalokasikan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendanaan di desa.
Murtono menjelaskan, Dana Desa yang dikucurkan pada setiap desa di tahun 2022 meningkat 3 (tiga) kali lipat dari tahun 2015 yakni dari Rp 280,3 juta per desa menjadi Rp 715,7 juta perdesanya.
Peningkatan ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengakselerasi mutu pemerintahan desa melalui program P3PD.
Alokasi Dana Desa yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun harus dikelola dengan baik. Mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Sehingga dibutuhkan aparatur pemerintah desa berkualitas.
“Menjadi tantangan berkelanjutan sampai saat ini, kapasitas pengetahuan dan kemampuan keterampilan sumber daya aparatur di desa yang mumpuni dalam mengelola keuangan desa,” kata Murtono.
Berdasarkan 37.429 data yang terhimpun dalam Aplikasi evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel), Direktoral Jenderal Bina Pemerintah Desa tahun 2023, terdapat 6,78 persen kepala desa yang hanya tamat pendidikan formal setingkat SMP.
Data itu juga menunjukkan mayoritas kepala desa, yakni 61,12 persen merupakan lulusan pendidikan format setingkat SLTA (SMA/ SMK).
Jawa Barat Menuju Desa Mandiri yang Sesungguhnya
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. H. Dicky Saromi, MSc., mengatakan bahwa Program P3PD sangatlah berarti dan bermakna, dengan adanya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa 2023.
“Pelatihan yang di inisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri diikuti oleh 5.311 desa dan Jawa Barat mendapatkan kuota 1.570 diantaranya dari 6 kabupaten telah dibekali ilmu guna menuju desa yang mandiri,” ujar Dicky Saromi.
Peserta yang mengikuti pelatihan melalui Program P3PD diantaranya bisa dari kepala desa, sekretaris desa, BPD, PKK dan Posyandu dalam upaya membangun Desa Mandiri yang sesungguhnya.
Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur menitik beratkan pada 5 point capaian, yakni pertama semakin cermat melihat masalah dan semakin terlatih untuk mencari solusi, tambah Dicky Saromi.
Kedua, aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa mampu mengelola sumber daya yang menjadi potensi desanya, selanjutnya akan semakin mampu mengurangi resiko yang tidak diinginkan, khususnya mengenai ketidakpahaman peraturan dan ketidakpahaman prosedur.
Sedangkan point selanjutnya adalah aparatur pemerinahan desa dan kelembagaan desa akan terpacu berkreasi dan berinovasi untuk akselerasi pembangunan desa.
“Dan point kelima bahwa aparatur pemerintah desa akan menjadi teladan, menjadi agen pembaharu di desa untuk dapat ditularkan kepada aparatur dan kelembagaan yang lainnya,” pungkas Dicky Saromi.***
