MITIGASI BENCANA JABAR JADI RUJUKAN REVISI UU PENANGGULANGAN BENCANA

Mitigasi Bencana Jabar

Bandung Side, Gedung Sate – Mitigasi bencana Jabar menjadi rujukan pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana yang akan disusun oleh Komisi VIII DPR RI.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Kang Emil) mengatakan, kurikulum mitigasi bencana Jabar yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar atau Jabar Resilience Culture Province (provinsi tangguh bencana) menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan revisi Undang-undang Penanggulangan Bencana.

“Komisi VIII (DPR RI) meminta masukan terkait penanganan (pandemi) COVID-19, kebencanan, keagamaan, pemberdayaan perempuan, dan lain-lain. Mereka akan meng-copy dan merujuk juga pada cetak biru Jabar Tangguh Bencana (dalam pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana),” ucap Ridwan Kamil usai menerima kunjungan kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (15/2/2021).

Dalam rapat tersebut, Ridwan Kamil berujar, Jabar Resilience Culture Province (JRCP) dinilai bisa menjadi acuan atau syarat lengkap yang harus dimiliki provinsi lain di Indonesia dalam penanggulangan bencana.

Ridwan Kamil menjelaskan, JRCP mendorong budaya tangguh bencana sejak sekolah dasar bagi warga Jabar dengan mengusung lima pilar yaitu pendidikan, pengetahuan kebencanaan, infrastruktur tahan bencana, regulasi dan kebijakan, dan ekologi ketahanan.

“Kebencanaan kami berhubungan dengan air karena Jabar dari tengah ke utara datar pasti banjir, sedangkan tengah ke selatan longsor. Jumlah kebencanaan 1.500-1.800 per tahun,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil juga melaporkan bahwa masing-masing daerah di Jabar menginginkan adanya tindakan cepat kedaruratan terutama di daerah yang dilewati aliran sungai.

“Kalau boleh diizinkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), karena selama ini ada batas kewenangan (pusat) sehingga kadang uang ada tapi tidak bisa dilakukan,” kata Ridwan Kamil.

“Mungkin di pusat juga harus ada terobosan sehingga daerah yang secara teknis bisa mempercepat melakukan pertolongan dari sisi kebencanaan,” tegas Ridwan Kamil.***

loading...
Facebook Comments

Tinggalkan Balasan