Dinas LH Kabupaten Bandung Kembali Beri Sanksi Administratif Pada 5 Perusahaan

Bandung Side, Komplek Pemkab. Bandung – DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung kembali mengeluarkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap lima perusahaan tekstil di Kecamatan Majalaya, Solokanjeruk dan Arjasari, Senin (7/10/2019).

Kelima perusahaan tekstil yang mendapatkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah itu, yakni PT. HJ, PT. TBH, PT. IP, dari Kecamatan Majalaya dan dua lagi, PT. PSPM di Arjasari, Banjaran dan PT. NT di Solokanjeruk diserahkan di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten bandung jl.Raya Soreang KM. 17, Soreang, Kabupaten Bandung.

Sanksi Administrasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Pada 5 Perusahaan, Senin (7/10/2019)

Kepala DLH Kabupaten Bandung H. Asep Kusumah menegaskan, sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap lima perusahaan tekstil, di antaranya terkait dengan pelanggaran pembuangan limbah cair tak memenuhi baku mutu air limbah, izin lingkungan, polusi udara, tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bukan di tempat yang ditentukan pemerintah, cerobong asap dan persoalan lainnya.

“Dampak pembuangan limbah cair tak memenuhi baku mutu sehingga menimbulkan gangguan lingkungan. Hal itu dialami oleh PT. HJ. Di perusahaan itu, aktivitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tak memenuhi baku mutu limbah cair lingkungan, tempat penyimpanan limbah B3 dan limbah batu bara sebagai salah satu temuan di lapangan,” kata Asep Kusumah.

Setelah adanya paksaan pemerintah itu, kata Asep, sejumlah perusahaan tersebut, harus melakukan upaya langsung memperbaiki proses pengelolaan limbah cair agar memenuhi baku mutu limbah cair sebelum dibuang ke media lingkungan agar aman bagi lingkungan.

Sanksi Administrasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Pada 5 Perusahaan, Senin (7/10/2019)

Menurut Asep, sanksi administrasi tersebut, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan perusahaan di antaranya, menghentikan produksi, pengurangan produksi, penanganan limbah B3 serta penanganan emergency teknisnya.

“Termasuk bila izin IPLC bila habis dan ijin penyimpanan limbah B3 pihak perusahaan dimohon mengurus izinnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung,” ucap Asep kepada Bandung Side.

“Sanksi administratif tersebut bisa berlanjut ke ranah pidana, jika pihak perusahaan tak mengindahkan Berita Acara pada sanksi administrasi tersebut dan masih terindikasi merusak lingkungan,” kata Asep Kusumah.

Sanksi Administrasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Pada 5 Perusahaan, Senin (7/10/2019)

Limbah B3 Industri
“Penanganan limbah B3 tak di tempat seharusnya sesuai dengan dokumen UKL (Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan dokumen AMDAL nya. Diantaranya perusahaan ada yang menyimpan limbah B3 nya di luar atau di tempat yang sudah ditetapkan dalam aturan pemerintah,” tegas Asep.

Pelanggaran lainnya yang ditemukan di lapangan, imbuh Asep, berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang disebabkan cerobong asap berdasarkan hasil investigasi di lapangan tanpa memiliki dokumen uji emisi.

“Berbagai temuan persoalan lingkungan itu, selain berdasarkan hasil investigasi di lapangan, juga berawal dari pengaduan masyarakat, karena terganggu dengan aktifitas perusahaan tidak sesuai dengan aturan dan mengancam lingkungan,” ungkap Asep.

“Di antara perusahaan yang diberikan sanksi adminiatratif berupa paksaan pemerintah itu, ada yang sudah langsung dieksekusi di lapangan. Dengan cara menghentikan pembuangan limbah cair yang tak memenuhi baku mutu air limbah. Sebelum memenuhi baku mutu tidak diperbolehkan membuang limbah cair ke media lingkungan,” pungkas Asep Kusumah.

Sanksi Administrasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Pada 5 Perusahaan, Senin (7/10/2019)

Sanksi Pengurangan Produksi
Berkaitan dengan sanksi administrasi tersebut, lanjut Asep, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan perusahaan. Di antaranya, pengurangan produksi, selain penanganan limbah di IPAL-nya. Kemudian berkaitan dengan izin, di antaranya bila ada revisi karena ada pergantian kepemilikan perusahaan.

Asep kembali mengatakan, permasalahan lingkungan yang terjadi di masing-masing perusahaan itu, bisa karena faktor kesengajaan atau sebaliknya, selain karena persoalan teknis maupun nonteknis.

“Namun saat ini dalam penanganan lingkungan sudah ada perhatian pemerintah pusat, yaitu dengan memberikan dukungan besar dan menghadirkan TNI sebagai Satgas Citum Harum.Seharusnya sudah tidak ada lagi celah yang dilakukan perusahaan membuang limbah sembarangan karena setiap hari terus diperhatikan Satgas Citarum Harum. Sehingga semua pabrik atau industri untuk konsisten melaksanakan kewajibannya dalam pengelolaan IPAL memenuhi baku mutu,”harap Asep.

“Yang seharusnya berteriak soal pencemaran lingkungan adalah masyarakat wilayah yang tercemar, RT, RW, Kepala Desa bahkan semua element wilayah harus melakukan fungsi sosial tersebut dengan aksi nyata,”pungkas Asep Kusumah.

Sanksi Administrasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Pada 5 Perusahaan, Senin (7/10/2019)

Sementara itu, Komandan Kompi (Danki) Sektor 4 Letda Arh. Dwi Iswantoro mengatakan,”Setelah keluarnya Perpres No.15 Tahun 2018 perusahaan atau industri seperti kebakaran jenggot, kenapa baru memulai membuat IPAL, kenapa baru memproses limbah cairnya ? Padahal saat memulai usaha segala sesuatunya seperti ijin dan teknis lainnya harusnya sudah dimiliki”.

Lebih lanjut Danki Dwi Iswantoro mengatakan, perusahaan bila berhubungan dengan konsultan limbah hendaknya dipilih konsultan yang sudah terakreditasi bahkan bila perlu sudah memiliki sertifikasi tentang pengelolahan limbah agar tidak kabur saat Satgas Citarum Harum melakukan sidak berkenan dengan hasil kelola limbah cair yang keluar dari outlet ditemukan tidak sesuai dengan baku mutu air limbah.

“Banyak konsultan yang kabur tidak mau lagi menangani pabrik karena tidak mempunyai keahlian mengelola limbah, pada intinya hanya sekedar menawarkan obat atau chemical saja,”pungkas Danki Dwi Iswantoro.***

Facebook Comments

Leave a Reply