Buku Putih, Limbah Hitam Citarum (jilid 5)

Limbah cair dari industri bila diruntut dari hulu Sungai Citarum dapat diidentifikasi berawal dari wilayah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Kecamatan yang dijuluki Kota Dollar ini tumbuh kembang industri kain atau tekstil yang semula menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) hingga mengalami kejayaan dengan modernisasi mesin tenunnya.

Namun perkembangan dan banyaknya permintaan akan tekstil membuat pengusaha industri tekstil melengkapi produksinya dengan berinvestasi mesin celup dan komponen mesin pendukung lainnya. Baik permintaan dalam negeri maupun luar negeri membuat Majalaya dikenal sebagai produsen bidang tekstilnya.

Kolam Inlet

Ijin Pembuangan Air Limbah
Sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Ijin Pembuangan Air Limbah (IPBL) adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air. Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.

Sepanjang pemegang izin melaksanakan kegiatan usaha dan wajib daftar ulang setiap satu tahun sekali menurut perda-perda yang sudah dibuat oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung yang tentunya merupakan wilayah terbanyak yang dilalui oleh Sungai Citarum mulai dari hulu hingga wilayah tengah.

Tentunya perda yang dibuat oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung berdasarkan aturan undang-undang yang diatasnya yakni aturan yang berasal dari Provensi Jawa Barat, selanjutnya pun demikian secara koneksi keatas sesuai aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bisa jadi berasal dari Peraturan Presiden sebagai inspirasinya.

Peraturan-peraturan yang berlaku dibuatkan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mendesak agar dapat mengatur dan mengelola industri sesuai dengan prinsip kepatutan dan tidak merugikan pemerintah, masyarakat dan lingkungan hidup lain nya. Sehingga secara tersistem industri tekstil dapat melakukan hak usahanya secara nyaman dan tenang.

Namun, ada juga cela aturan-aturan yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum baik dari pihak stake holder maupun dari pihak industri bahkan dari pihak diluar sistem dapat berperan menjadikan aturan seperti gelang karet yang bisa tarik ulur dimanfaatkan dalam mengumpulkan arogansi kekuasaan, maupun arogansi materi yang dimiliki. Cela tersebut yang membuat aturan menjadi pasal karet dan tidak efektif dalam melatar belakangi penyelesaian suatu masalah.

Mesin Beltpress

Sungai Citarum terpuruk diindikasikan berasal dari aturan yang memiliki pasal karet yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bila terbongkar akan ketidak patutannya. Bahkan cenderung mengambil langkah pasif bila cela yang dimanfaatkannya sudah mulai terganggu dikarenakan adanya penegakan aturan sedang berjalan.

Arogansi materi menjadi tujuan utama bagi oknum yang memanfaat kekuasaan, kedekatan, ataupun yang memiliki massa untuk memonopoli aturan tersebut menjadi aturan tahu sama tahu. Eksesnya menjadi efek domino saling keterkaitan dan bahkan sudah tersistematis sehingga akan kesulitan saat memutus mata rantai penyebab tidak berjalannya peraturan tersebut atau dalam bahasa lain pelanggaran secara berjamaah.

Salah satu peraturan akan perijinan mendirikan industri tekstil, ada juga yang hingga bertahun-tahun belum selesai diproses atau pun di verifikasi sehingga hak pengusaha seakan dikebiri. Bahkan cela pun timbul, saat alasan proses pengurusan ada rentang waktu yang tak terhingga dimanfaatkan untuk mengumpulkan materi, sialnya bila tidak terkumpul materi tersebut pengajuan perijinan tidak disentuh sama sekali atau tidak dilanjutkan pada tahapan selanjutnya sesuai alur aturan. Dari kondisi tersebut menjadi kartu truff pihak oknum untuk menjatuhkan pengusaha yang sebelumnya ditakut-takuti bahkan penekanan yang bersifat teror pun menghiasi metode-metode demi mengucurnya materi.

Bila kita flashback, industri diwilayah Majalaya memiliki usia yang panjang sejak jaman penjajahan Belanda menggeliat pada tahun 1910, secara praktis dari mesin yang digunakan secara konvensional maupun mesin yang sudah modern namun umur ekonomisnya sudah habis hingga sekarang. Dengan berdirinya Textile Inrichting Bandoeng atau saat ini bernama Sekolah Tinggi Tekstil Bandung pada tahun 1921 oleh pemerintahan kolonial Belanda semakin berjayalah industri tekstil di Majalaya. Baik pengetahuan maupun tata kelola industri tekstil sudah diajarkan kepada perintisnya yakni Emas Mariam, Endah Suhaenda, Oya Rohana, dan Cicih sebagai pewaris teknik tenun dan melanjutkan mengembangkan industri hingga mencapai puncaknya pada tahun 1960 dalam memenuhi kebutuhan sandang.

Saat 1960 itu lah Majalaya menjadi Kota Dollar, mereka memproduksi 40 persen dari total produksi kain di Indonesia. Akhir 1964, Majalaya menguasai 25 persen dari 12.882 alat tenun mesin (ATM) di Jabar. Hampir seluruhnya berada di Desa Majalaya dan Desa Padasuka (saat ini dimekarkan menjadi tiga desa: Desa Sukamaju, Desa Padamulya, dan Desa Sukamukti). Bahkan perkembangan yang dahsyat tersebut hingga membawa dampak perubahan sosial dan budaya juga diantaranya bahwa menjadi pekerja di pabrik tenun merupakan pekerjaan paling popular di mata remaja setempat, dibandingkan ketimbang disektor pertanian. Sebab, penghasilan di industri tenun lebih tetap dan tidak bergantung musim. Paket berkembangnya industri tekstil yakni moderenisasi mesin tekstil dan soaial budaya masyarakat juga bergeser kewilayah Kecamatan lain ke Kota Cimahi dan Kota Bandung perkembangannya.

Penampungan Limbah B3

Perjalanan hampir 20 tahun tekstil rakyat mulai meredup ketika sekitar tahun 1980-an, kekuatan finansial bagi pemodal non-lokal Majalaya mulai marak mendirikan pabrik di kawasan tersebut. Ketidakmampuan industri tekstil lokal merestrukturisasi mesin-mesin tua ke mesin modern yang lebih efisien menurunkan daya saing. Perlahan, industri tekstil rakyat tersisih. Kini, mesin-mesin berumur 55 tahun sebagai warisan masih dioperasikan dengan segala kekurangannya dan tingkat efisiensinya sangat rendah.

Saat krisis ekonomi mengguncang Indonesia pada 1998, hampir separuh usaha tekstil di Majalaya kolaps. Jika sebelumnya jumlah industri rakyat masih sekitar 250, setelah krisis menyusut jadi 130 pabrik. Bahkan, saat program Citrum Harum digulirkan diperkirakan industri tekstil rakyat yang masih tersisa tak lebih dari 110 usaha.

Dari history dan perkembangan industri tekstil yang mengalami kejayaan di Majalaya selain moderenisasi dan sosial budaya tersebut juga ada dampak yang menjadi benang merah yang terfokus akan rusaknya lingkungan dan Sungai Citarum, yaitu ijin IPLC atau Izin Pemmbuangan Limbah Cair.

Secara definitif IPLC adalah ijin yang diberi oleh oleh Pemerintah Daerah untuk industri tekstil membuang limbah cairnya ke sumber air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang mutlak harus dimiliki setiap usaha atau perusahaan yang aktivitasnya menimbulkan limbah cair. Bila ijin ini tidak dimiliki dan membuang limbah cairnya ke sumber air atau sungai maka menjadi perbuatan yang melanggar hukum sehingga pengusaha dapat dikenakan tindak pidana.

Bagi perusahaan atau pabrik tekstil yang menambah kapasitas IPALnya juga harus memiliki IPLC sebagai tanda koreksi bahwa ada penambahan kapasitas kelola IPAL. Dalam pengurusan terdapat persyaratan yang harus dilengkapi secara administrasi yang kadang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Dari situlah dimulai ada cela yang telah berlarut-larut di”maen”kan hingga Sungai Citarum Hitam.

Keterkaitan dokumen AMDAL, Dokumen UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan beberapa surat-surat kesanggupan seperti SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan) menjadi lingkaran setan bagi kepengurusan IPLC yang menjadi keharusan dimiliki oleh perusahaan tekstil. Di Majalaya, industri tekstilnya hampir 90 % IPLC nya menggantung sudah bertahun-tahun bahkan bila ada aturan berubahpun akan kembali kepengurusan awal.

Penampungan Lumpur Sludge

Payung Hukum
Payung hukum yang melandasi program Citarum Harum adalah Peraturan Presiden (Perpres) No.15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum menjadi ruh dalam melaksanakan fungsi Satgas Citarum Harum. Keterlibatan 14 Kementrian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta keterlibatan Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Sekretaris Kabinet; dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjadi Tim Das Citarum sebagai Pengarah, sesuai Pasal 4 ayat a. Dalam keorganisasian, sesuai amanat Pasal 4 ayat b dibentukah Tim Satgas yang dikomandoi oleh Gubernur Jawa Barat.

Perpres No 15 Tahun 2018 menjadi ruh dalam pelaksanaan Tim DAS Citarum, layaknya miniatur sebuah negara dan perangkat keorganisiasiannya. Hal tersebut menginspirasi bahwa perbaikan kerusakan Sungai Citarum menjadi setingkat dengan permasalahan negara. Mendudukan 14 kementrian dan institusi pendukung untuk menyelesaikan permasalahan Sungai Citarum yang nota bene merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat, agar nantinya mendapatkan corak, pola dan karakter blue print yang bisa di copy paste oleh wilayah lain yang berpotensi memiliki permasalah yang sama, yakni permasalahan kerusakan ekosistem sungai di Indonesia.

Hasil Proses Koagulasi dan Flokgulasi

Gambaran keterlibatan keseluruhan kementrian dan institusi pendukung juga dalam rangka memperbaiki sistem dalam pelaksanaan suatu aturan pusat ke daerah berjalan sesuai dengan amanah aturan-aturan yang ada. Hal tersebut juga dikarenakan begitu banyaknya ekses atau kepentingan yang diakibatkan dari pelaksanaan perbaikan Sungai Citarum menjadi terganggu.

Diharapkan dengan adanya payung hukum Perpres No.15 Tahun 2018 baik kementerian maupun pemerintah tingkat II dan tingkat III pun memiliki respon percepatan pula, dengan duduk bersama untuk sinkronisasi payung hukum turunan yang tentunya tidak bertentangan dengan Perpres No. 15 Tahun 2018. Sehingga pola perbaikan Sungai Citarum dapat bertahap dan terlihat jelas dari masing-masing institusi yang diamanahkan oleh Perpres tersebut.*** (bersambung…)

Facebook Comments

Leave a Reply