Bandung Side, Jakarta – Kebijakan Work From Bali (WFB)atau bekerja dari Bali bagi aparatur sipil negara (ASN) tepat manfaat untuk membantu dan memulihkan perekonomian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Pulau Dewata yang terpuruk akibat pandemi.
Hal ini diungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam acara weekly press briefing di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Senin (24/5/2021)
Menparekraf menjelaskan, beberapa waktu lalu Kemenparekraf ikut hadir dalam nota kesepahaman antara Kementerian Menko Koordinator dan Investasi (Kemenko Marvest) bersama PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang merupakan pengelola kawasan Nusa Dua, dan 16 penyedia akomodasi di Nusa Dua.
“Selama ini Bali menjadi primadona pariwisata di Tanah Air sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di sektor pariwisata,” kata Sandiaga.
Tapi kali ini, lanjut Sandiaga, Bali perlu uluran tangan kita. Kemenparekraf sudah lebih dahulu melakukan kebijakan WFB pada kuartal pertama di 2021.
Kita berharap kebijakan ini bisa tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk mempertahankan perekonomian sektor parekraf di Bali, imbuhnya.
Kemudian, Menparekraf Sandiaga Uno menegaskan, terkait Travel Corridor Arrangement (TCA) untuk wisatawan mancanegara harus dipersiapkan dengan matang.
WFB untuk lingkup di bawah Kemenko Marvest diharapkan bisa menjadi persiapan agar TCA bisa dilaksanakan.
Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk WFB, masih menggunakan anggaran yang lama sehingga bisa dikelola dengan efisien.
Realisasi anggaran belanja pemerintah ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali secara bertahap yang tumbuh minus 5,24 persen pada kuartal I dibanding pada kuartal IV tahun 2020, tambah Sandiaga.
Seperti diketahui, pada tahun lalu, perekonomian di Bali turun -12 persen dan pada kuartal pertama tahun 2021 masih minus 9 persen.
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada Februari 2021 untuk hotel berbintang di Bali sebesar 8,99 persen atau minus 2,16 poin (m-o-m) dan hotel non bintang 7,70 persen atau plus 1,00 poin (m-o-m).
“Skema bekerja di Bali hingga saat ini masih dalam tahap untuk dirumuskan. Tidak hanya ASN, pihak swasta juga diarahkan untuk dapat menggelar kegiatan atau pertemuan di daerah termasuk Bali dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin,” ujar Sandiaga.
“Pariwisata merupakan salah satu sektor dengan tingkat multiplier effect yang tinggi. Sehingga dengan kebijakan ini juga diharapkan akan mendongkrak sektor lain seperti transportasi dan lainnya,” katanya.
Terkait Dana Hibah Pariwisata dan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) Sandiaga Uno juga menjelaskan telah mengusulkan Dana Program Pemulihan Ekonomi (PEN) TA 2021.
Usulan untuk Sektor Pariwisata sebesar Rp 3,7 triliun kepada Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dengan cakupan penerima hibah yang lebih luas dibandingkan dengan Dana Hibah Pariwisata Tahun 2020.
Untuk BIP yang merupakan program tahunan yang diselenggarakan sejak 2017 yang bertujuan memberikan tambahan modal kerja dan/ atau investasi aktiva tetap kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Jumlahnya pun terus bertambah setiap tahun,” jelas Sandiaga.
“Di tahun 2020, penyaluran BIP dianggarkan sebesar Rp 24 miliar dan di tahun ini sebesar Rp 60 miliar. Selain itu BIP juga tidak ada prioritas destinasi, terbuka untuk seluruh indonesia, tidak ada kuota atau batasan karena sifatnya berupa seleksi, melalui penilaian oleh kurator,” papar Sandi.
Namun bagi usaha di DSP, atau daerah tertentu/ memiliki unsur tertentu, seperti sociopreneur, memiliki dampak sosial/ lingkungan bisa menjadi nilai tambah dalam penilaian.
Pendaftaran program BIP atau open submission akan dibuka pada 4 Juni 2021 dan ditutup tanggal 4 Juli 2021.***
