Bandung Side, Buah Batu – Di bawah naungan rindangnya pepohonan sepanjang jalan, merawat nafas kota bukan sekadar slogan, melainkan ritual kebahagiaan bagi ribuan warga yang rindu akan udara bersih.
Sejak diresmikan pertama kali pada 19 Juni 2011 oleh Wali Kota Dada Rosada, Car Free Day (CFD) Buahbatu hadir sebagai ruang publik mandiri yang mempertemukan tawa anak-anak, derap langkah kaki para jogger, hingga keriuhan pedagang kecil yang menggerakkan roda ekonomi lokal. Namun, ruang interaksi sosial yang awalnya dihidupkan secara swadaya oleh masyarakat ini kini berada di persimpangan jalan.
Selama kurun waktu 2011 hingga 2019, Komunitas Buah Batu Corps (BBC) menjadi motor penggerak utama yang menghidupkan kawasan bebas kendaraan sepanjang 850 meter tersebut tanpa sedikit pun menyentuh APBD.
Bagi warga, CFD Buahbatu adalah rumah tempat masyarakat saling menyapa dan memulihkan kebugaran tubuh serta ketenangan pikiran di tengah himpitan aktivitas kota. Sayangnya, kehangatan itu perlahan meredup pasca terbitnya Keputusan Wali Kota Bandung No. 551/Kep.111-Dishub/2023.
Kebijakan regulasi yang berjalan tanpa melibatkan komunitas penggagas ini dinilai telah memisahkan akar sejarah warga dari ruang publiknya sendiri.
Upaya merawat napas kota yang dulu tumbuh dari kesadaran organik warga, kini berubah menjadi ruang kaku akibat pengambilalihan tata kelola.
Dampak dari pengabaian peran serta warga tersebut tak hanya menyisakan nostalgia ruang kreatif yang kini meredup, tetapi juga memicu persoalan administratif yang serius.
Penyelenggaraan CFD oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung belakangan menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian keuangan daerah akibat pengalokasian anggaran belanja jasa yang tidak memiliki dasar hukum kuat yang bertendendi korupsi.
Pernyataan Wali Kota Bandung, M. Farhan, yang menyebutkan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk menggaet warga dan komunitas dalam penertiban, memicu kekecewaan mendalam dari Pimpinan Pusat Komunitas BBC yang merasa disudutkan dan disamaratakan.
Bertempat di Sekretariat PP Komunitas BBC, jl. Buah Batu Regency, Bandung, Kamis (10/9/2026), Pimpinan Pusat Komunitas BBC, H. Bagus Machdiantoro secara tegas menyampaikan sikap menyikapi temuan BPK dan dinamika tersebut.
Dalam konferensi pers, mereka mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk mencabut Keputusan Wali Kota No. 551/Kep.111-Dishub/2023, mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran, serta meminta pertanggungjawaban publik secara transparan terkait penggunaan dana penyelenggaraan CFD.
Lebih dari sekadar tuntutan administrative dan hukum, tuntutan ini merupakan panggilan moral untuk mengembalikan hak warga dalam merawat nafas kota secara partisipatif dan berkeadilan.
Komunitas BBC menegaskan bahwa CFD Buahbatu sejatinya adalah milik warga yang dilahirkan dari semangat kebersamaan dan kemandirian.
“Menghilangkan peran aktif masyarakat dan komunitas lokal sama saja dengan mematikan ruh dari filosofi Car Free Day itu sendiri,” tegas Bagus Machdiantoro.
Pemulihan tata kelola yang berbasis partisipasi warga menjadi kunci utama jika Pemerintah Kota Bandung bersungguh-sungguh ingin merawat napas kota demi mewujudkan lingkungan yang sehat, inklusif, dan humanis bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan Sikap Ketua Komunitas Buah Batu Corps
Dari temuan potensi kerugian pada anggaran daerah Kota Bandung oleh BPK menjadi konfirmasi signal bahwa dengan “Mengembalikan penyelenggaraan Car Free Day Buahbatu pada prinsip partisipasi Masyarakat dan keterlibatan komunitas lokal dengan mengakui kontribusi Komunitas BBC sebagai Komunitas penggagas.
Selanjutnya Pimpinan Pusat Komunitas Buah Batu Corps, Bagus Machdiantoro menyatakan sikap :
1. Cabut Keputusan Walikota Bandung No: 551/Kep.111-Dishub/2023 Tanggal 16 Januari 2023.
2. Usut dan Tindaklanjuti secara menyeluruh dugaan penyimpangan serta potensi kerugian keuangan daerah dalam Car Free Day Buahbatu sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
3. Meminta Walikota Bandung M Farhan memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban public mengenai pernyataan bahwa “ anggaran penyelenggaraan digunakan untuk melibatkan atau menggaet warga sekitar dan komunitas, termasuk dasar hukum, mekanisme penganggaran, bentuk kegiatan, penerima pembayaran serta dokumen pertanggungjawabannya.
4. Kembalikan keterlibatan peran Komunitas BBC dalam penyelenggaraan CAR FREE DAY Buahbatu , berdasarkan sejarah, kontribusi, serta mekanisme hukum dan administrative yang berlaku ***
