Bandung Side, Halmahera — Rumah subsidi dengan luas hanya 18 meter persegi yang diusulkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Muruarar Sirait menuai kontroversi dari berbagai pihak.
Bagi sebagian orang, ini solusi efisiensi. Namun bagi para arsitek dan pegiat perumahan, ini adalah titik nadir dari krisis kepedulian negara terhadap hak hidup layak.
Dalam aturan yang masih berlaku, yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023, luas tanah rumah tapak subsidi ditetapkan minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi. Sedangkan luas bangunan ditetapkan minimal 21 meter persegi hingga 36 meter persegi.
Melakui draf Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor/KPTS/M/2025, luas tanah dikurangi menjadi minimal 25 meter persegi, sementara luas bangunan minimal 18 meter persegi. Meskipun masih dalam proses pembahasan dan uji public, draf tersebut mengundang kontroversi ari sudut pandang manapun.
Dalam forum diskusi terbuka bertajuk Polemik Rumah Subsidi 18m², Georgius Budi Yulianto, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia, menegaskan bahwa rumah bukan hanya unit ekonomi atau angka dalam laporan tahunan pemerintah.
“Ini bukan hanya soal atap dan dinding. Rumah adalah sistem kehidupan. Kalau terlalu kecil, anak-anak tidak bisa tumbuh optimal, keluarga tidak punya ruang untuk berinteraksi sehat,” tegas Georgius Budi Yulianto, Jumat (20/6/2025) di De Kamasan, jl. Halmahera, Bandung.
Georgius mengutip sejumlah studi yang menunjukkan korelasi kuat antara keterbatasan ruang hidup dan peningkatan stres, kekerasan domestik, hingga penyebaran penyakit.
Di Indonesia, ujar Bugar, di mana TBC masih menelan 14 nyawa per jam, kualitas hunian bukan hanya isu sosial, tetapi juga isu kesehatan publik.
Dalam Permen PUPR No. 689/KPTS/M/2023 secara tegas menyatakan, rumah subsidi boleh dibangun sekecil 21 m². Namun Georgius menilai, kebijakan itu masih jauh dari ideal.
“Kalau rumah terlalu kecil, kualitas hidup akan dikorbankan. Anak-anak kehilangan ruang belajar, orang tua kehilangan ruang pribadi. Ini tidak adil,” tegas Georgius.
Masalah lainnya, lahan tidak pernah benar-benar habis, hanya terkonsentrasi. Ia mendorong agar pajak progresif diterapkan untuk tanah tidur dan idle land yang dikuasai korporasi atau individu.
“Masyarakat butuh rumah. Tanah ada. Tapi akses terhadap tanah dan pendanaan itu yang timpang. Kalau tidak segera ditata, ini bom waktu sosial,” tambah Georgis.
Georgius juga menyinggung pentingnya membangun rumah sesuai konteks lokal. Tidak bisa ada satu ukuran untuk semua.
“Arsitektur harus menyerap kearifan lokal. Rumah di Aceh harus beda dengan di Maluku. Kita ini negeri kepulauan artinya kearifan lokal jangan ditinggalkan,” kata Georgius Budi Yulianto.
Dengan segala kompleksitasnya, Georgius menilai penyediaan rumah rakyat harus dilandasi visi Keadilan Sosial.
“Minimal 30% dari zona permukiman harus dialokasikan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kalau tidak, akan terjadi segregasi sosial yang makin lebar,” pungkas Georgius.***
