Bandung Side, Asia Afrika – Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/ AI) membuka peluang inovatif bagi Pemangku Kebijakan menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan digital dalam mengatasi tantangan pembangunan manusia, Kamis, 30 November 2023.
Menjadi kolaborasi apik dengan menggelar pelatihan Kecerdasan Buatan/ AI dengan tema kegiatan “Fair Forward- Artificial Intelligence for All” yang dilaksanakan oleh GIZ Indonesia atas nama Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (GMZ) bersama dengan Kementerian PPN/ Bappenas Republik Indonesia.
Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dalam membangun jaringan Asia Afrika untuk AI Policy Makers Forum dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas di Bidang Teknologi AI yang beretika, ditujukan untuk para Pemangku Kebijakan.
Pelatihan ini memiliki tujuan untuk membekali dan melengkapi para pembuat kebijakan dengan pengetahuan AI yang diperlukan untuk mendorong penggunaan dan pengembangan AI yang bertanggung jawab melalui tindakan kebijakan yang berkelanjutan dan sesuai dengan keadaan kearifan lokal di Indonesia.
Pembukaan program AI Policy Makers Forum serta pelatihannya dilaksanakan pada hari Kamis dan Jum’at, 30 November – 1 Desember 2023 berlokasi di Museum Asia Afrika, Kota Bandung.
Selanjutnya para peserta pelatihan akan mendapatkan pelatihan daring berupa pendalaman materi yang dijadwalkan selama tiga bulan, pada Desember 2023 hingga Februari 2024.
Penutupan pelatihan ini sendiri juga akan diadakan secara luring di Bulan Maret 2024. Diharapkan rangkaian kegiatan ini dapat menjadi ruang pembelajaran dan berdiskusi lintas lembaga bagi perkembangan kecerdasan buatan yang baik di Indonesia.
“Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga berikut pemerintahan daerah diharapkan untuk dapat membangun strategi kebijakan AI beretika untuk pengembangan inovasi lokal,” kata Andreas Bondan Satriadi, Perencana Ahli Pertama, Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Bappenas.
AI menjadi salah satu bagian penting dari pembangunan, sehingga harus dipersiapkan dan apa yang direncanakan akan didokumentasikan dengan baik guna menjadi pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan oleh Pemangkunya, tambah Andreas Bondan Satriadi saat memberi keterangan pers.
Penggunaan Kecerdasan Buatan dapat mengubah paradikma pembangunan, mencoba mengelola isu di daerah agar kebijakan dapat selaras dengan kearifan lokal. Sehingga permasalahan dan kendala di daerah yang menjadi prioritas dan krusial yakni Etik dapat tersaji secara transparansi, akuntabilitas dan keamanan data.
“Pelatihan Kecerdasan Buatan dari sisi akademik akan membantu up grade skill kepada Pemangku Kebijakan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Andreas Bondan Satriadi.
Kurikulum dari pelatihan diadaptasi dari Buku Panduan Kecerdasan Artifisial dan GIZ yang sudah disesuaikan dengan konteks Indonesia termasuk di dalamnya konten yang berorientasi pada masa depan, aplikasi yang luas dalam berbagai domain kebijakan, pertimbangan kebijakan dan etika, mendekatkan Indonesia pada standar global, keberagaman latar belakang peserta, serta tingkat pengetahuan dasar peserta mengenai penggunaan teknologi atau data.
Adapun tujuan dari pelatihan Kecerdasan Buatan melalui program AI Policy Makers Forum diantaranya:
1. Meningkatkan kompetensi para pembuat kebijakan di Indonesia melalui pengetahuan AI dan untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan dan pengembangan AI yang bertanggung jawab guna mendorong tindakan kebijakan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Mendorong pertukaran dan pembelajaran di antara para pembuat kebijakan AI di Indonesia dengan menciptakan platform untuk kolaborasi, berbagi pengetahuan dan berbagi praktik terbaik.
3. Berkontribusi pada pengembangan kebijakan AI yang efektif dan berdasarkan informasi di Indonesia serta memastikan keselarasan dengan praktik AI yang etis dan bertanggung jawab.
Ayu Purwarianti dari Prosa.ai salah satu pengisi materi dalam pelatihan sekaligus mitra dari Fair Forward, GIZ Indonesia dalam pengembangan AI terkait inovasi bahasa daerah mengatakan bahwa kecerdasan Buatan dalam perkembangannya tetap harus menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
“Saat kita mengejar inovasi dalam kecerdasan buatan, kita juga memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa perkembangan ini menghormati nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan privasi,” kata Dr. Ayu Purwarianti.
Hal tersebut dianggap penting karena masyarakat akan terkena dampak AI, sehingga dibutuhkan regulasi atau aturan yang dapat menghilangkan resiko dari dampak AI, tambah Ayu Purwarianti.
Untuk menyelenggarakan program pelatihan AI Policy Makers Forum ini, GIZ menggandeng mitra implementasi lokal yaitu Harapura Impact, Firma Konsultan pengukuran dampak dan manajemen ekosisstem pentahelix dan AptaWork.***
