Bandung Side, Pasir Impun – Ridwan Kamil, selaku Gubernur Jawa Barat tidak peduli terhadap masalah lingkungan hutan diwilayah Jawa Barat, diragukan dan perlu dipertanyakan komitmennya sebagai Pemimpin.
Hal tersebut diungkap oleh Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) Drs. Eka Santosa, didampingi Ketua Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Jawa Barat, Syarif Bastaman saat penandatanganan MoU dukungan penyelamatan hutan, Rabu sore, 12 April 2023, di Alam Santosa Ekowisata & Budaya jalan Pasir Impun Atas Sekebalingbing No.5 A, Cikadut, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung.
Eka Santosa menegaskan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam hal kepedulian, dan komitmen terhadap masalah lingkungan dan kehutanan di Jawa Barat diragukan dan perlu dipertanyakan kepemimpinannya di Jawa Barat.
Ketua FPHJ Eka Santosa mengatakan, Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) dalam perjalanannya terus melakukan advokasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah di Pulau Jawa.
Menurut Eka Santosa, di awal berdiri FPHJ, pihaknya sudah berkirim surat kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, FPHJ juga telah melakukan komunikasi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat yang pada saat itu menjanjikan akan mempertemukan FPHJ dengan Gubernur Jabar.
Tetapi karena sesuatu hal, pertemuan belum terjadi, lalu FPHJ mengirimkan surat yang kedua kepada Gubernur Jabar, namun hingga saat ini tidak ada respon, tidak ada jawaban dan tidak ada reaksi apapun dari Gubernur Jabar, dan hal ini sangat disayangkan, tambah Eka Santosa selaku Ketua FPHJ.
“Saya secara pribadi mendukung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, namun komitmennya dan kepedulian terhadap masalah lingkungan dan kehutanan diragukan dan perlu dipertanyakan,” kata Eka Santosa.
Menurut Eka Santosa, Jawa Barat merupakan penyangga Ibu Kota karena memiliki danau-danau strategis untuk memasok kepentingan nasional khususnya DKI Jakarta, maka kalau hutan di Jawa Barat rusak akan menjadi ancaman.
Eka Santosa secara tegas mengatakan, tidak ada suatu kepedulian dan kemauan Gubernur Jawa Barat terhadap lingkungan, sangat berbeda ketika FPHJ berkunjung ke Semarang Jawa Tengah, Pemerintah Jawa Tengah sangat responsif, FPHJ di sana diberikan penyambutan khusus bahkan diantar saat pulang, dan menurut Eka Santosa terlihat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sangat respek terhadap masalah lingkungan yang FPHJ perjuangkan.
Eka Santosa melanjutkan, begitu juga ketika FPHJ melakukan kunjungan ke Jawa Timur, walaupun Gubernur Jawa Timur tidak bisa mendampingi FPHJ karena harus menemani Presiden RI kunjungan ke Blora, namun FPHJ diterima sangat baik oleh Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur yang kebetulan Alumni ITB.
Eka Santosa menegaskan, FPHJ mengkritik Pemerintah Jawa Barat, padahal Jawa Barat wilayahnya lebih luas dari daerah lain, dan ancamannya tidak main-main, karena ada 330.000 hektar hutan di Jabar yang akan dialih fungsikan.
Padahal sesuai strategi dan tata ruang Jawa Barat masih di bawah 20 persen, yang seharusnya 30 persen, dan apabila lahan diambil lagi maka tinggal berapa lagi yang tersisa, “Maka tunggulah bencana alam, malapetaka, dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Jawa barat,” tegas Eka.
Terkait MoU antara FPHJ dengan GBN, Eka Santosa menjelaskan, kedatangan GBN adalah untuk melakukan kesepakatan dan kesepahaman menandatangani MoU, bahwa GBN akan bekerja sama dan memberikan support pada perjuangan FPHJ terutama dalam penyelamatan hutan Jawa, dan juga termasuk hal-hal yang terkait dengan kebijakan Reformasi Agraria tetapi lebih kepada perlawanan berkaitan dengan mafia pertanahan.
Eka Santosa mengungkapkan kembali, saat ini santer pemberitaan tentang kerugian negara yang mencapai ratusan triliun yang dibongkar oleh Mahfud MD, maka pihaknya mengingatkan persoalan hutan terutama 1,1 juta hektar lahan yang akan dilepaskan berkonsekuensi kepada kerugian negara.
Menurut Eka Santosa ada satu hal yang menjadi perhatian, yakni, satu bulan yang lalu Komisi IV DPR RI telah bersepakat dan didokumenkan bahwa Komisi IV DPR RI meminta penghentian Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk distop dan tidak diterapkan di Pulau Jawa.
“Tentu saja FPHJ dan GBN akan menagih janji Komisi IV DPR RI selaku wakil rakyat,” pungkas Eka Santosa.
Sementara itu, Ketua Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Jawa Barat, Syarif Bastaman mengatakan, GBN Jabar mendorong FPHJ untuk terus berjuang menyelamatkan hutan Jawa.
Menurut Syarif Bastaman, pihaknya tertarik dengan FPHJ karena kalangan lain kurang peduli terhadap Hutan Jawa, padahal hutan merupakan persoalan serius. “Padahal hutan merupakan bagian dari ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia, di dalamnya ada pohon sebagai penghasil oksigen, tempat penyimpanan air, dan interaksi sosial antar manusia,” ujar Syarif Bastaman.
“Kami dari GBN Jabar siap berjuang bersama-sama dengan FPHJ menyelamatkan Hutan Jawa,” tegas Syarif Bastaman.
Syarif Bastaman mengungkapkan, pihaknya kritis terhadap Pemerintah, karena kalau dibiarkan, hutan akan terancam, “Kami mengkritik Pemerintah bukan artinya kami oposisi, sebaliknya kami loyal terhadap Pemerintah, karena GBN di dalamnya adalah pendukung Joko Widodo setia, karena sebelum orang-orang mendukung Joko Widodo kami sudah mendukung, karena kami tidak mau Joko Widodo masuk ke dalam jurang kesalahan sejarah,” tegas Syarif.
Syarif Bastaman kembali menegaskan, GBN Jawa Barat bersepakat persoalan pertanahan di Bandung, Jawa Barat, dan Pulau Jawa sangat memprihatinkan, karena beribu-ribu hektar tanah banyak dimiliki perorangan, padahal buruh tani paling banyak di Pulau Jawa dan tanah mereka banyak dirampas oleh sekelompok orang dan mengalihfungsikannya, itu adalah kenyataan.
Bahkan menurut Syarif Bastaman, di perkotaan sudah marak mafia pertanahan, dan pihaknya bersepakat dengan FPHJ bukan hanya hutan yang menjadi perhatian GBN Jabar, tetapi juga praktek-praktek mafia pertanahan dibongkar.
Sedangkan Sekretaris Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), Thio Setiowekti mengatakan, FPHJ mengingatkan Pemerintah bahwa ada kebijakan yang sangat rawan terkait pendapatan negara, contohnya hutan di Blitar Selatan yang kayu jatinya masih bagus ternyata habis hampir 4.000 hektar dan menjadi kebun tebu.
Thio Setiowekti mempertanyakan kemana larinya kayu-kayu Jati di Blitar Selatan, berapa kerugian negara, bahkan di Grobogan juga ribuan hektar kayu putih hilang, artinya sumber pasokan minyak kayu putih hilang, dan itu sangat merugikan, bahkan pohon kayu putih diganti tanaman jagung oleh pihak luar.
Menurut Thio Setiowekti hitungan kerugian di Pulau Jawa terkait pohon yang hilang mencapai triliunan rupiah, belum hilangnya oksigen, hilangnya sumber mata air, bahkan diperkirakan Semarang akan tenggelam.
“Ini menjadi pekerjaan Pemerintah yang sekarang dan ke depan untuk memperbaikinya,” ujar Thio.
“Kita akan terus mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang tidak pro lingkungan karena sangat membahayakan,” pungkas Thio Setiowekti.***
