Bandung Side, Kabupaten Cirebon – Warga negara digital dalam konteks keindonesiaan, bahwa Indonesia menganut sistem presidensial artinya dipimpin oleh seorang presiden.
Presiden dipilih berdasarkan atas pemilihan secara sistem politik yang digunakan di Indonesia yaitu trias politika. Ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan yudikatif.
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan jalan tengah dimana masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini mampu mengatasi sikap primordial atas dasar keagamaan atau kesukuan.
Di Indonesia, warga begara digital terdapat banyak suku dan juga bahasa kemudian memasuki era reformasi membawa banyaknya perubahan namun tetap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi mutlak adanya sebagai acuan berbangsa yang sangat plural.
Pada indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2018 berada di angka 72,39% ukuran ini berdasarkan pencapaian kebebasan hak sipil, hak-hak politik, keberadaan lembaga demokrasi.
Dengan suku yang sangat beragam, memiliki sebuah demografi artinya banyak suku yang ada di dalamnya. Bagaimana kita dengan suku tersebut bukan mencari perbedaan tetapi mencari kesamaan sebagai warga negara digital.
Neng Evi Kartika, dosen Universitas Kuningan menjelaskan, jika dilihat dari pemahaman multikulturalisme dan pluralisme membutuhkan upaya pendidikan sejak dini untuk para digital native di Indonesia.
“Harus lebih banyak belajar terkait dengan media digital karena dengan media digital Indonesia diharapkan memiliki kemampuan untuk membangun mindfulness communication tanpa stereotip dan pandangan negatif,” ujar Neng Evi Kartika saat menjadi pembicara dalam webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (01/10/2021).
Terkait dengan persoalan kemajuan literasi media dan konteks budaya digital Indonesia masih harus terus menggenjot agar warga negaranya melek digital.
Jangan sampai salah kaprah karena dengan 1.331 suku yang ada di Indonesia ini jika tidak bijak dalam menggunakan media sosial akan terjadi perpecahan.
“Penduduk yang sangat banyak di Indonesia ini sebenarnya dilihat dari sisi positifnya itu merupakan bonus demografi. Indonesia memiliki banyak sumber daya yang bisa mengangkat sumber daya budayanya sendiri untuk dikenalkan kepada dunia luar melalui media digital,” ungkap Neng Evi Kartika.
Terakhir, karena Indonesia memasuki era the death of expertise di mana internet memungkinkan kita untuk menjadi produsen informasi.
Bagaimana berpartisipasi kemudian mendistribusikan sebuah informasi yang tetap harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) 2021 – untuk Indonesia #MakinCakapDigital diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) bersama Siberkreasi.
Webinar wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (01/10/2021) juga menghadirkan pembicara, Erri Ginandjar (Radio Oz Bali), Muhammad Arifin (Relawan TIK Indonesia), Katherine (Owner Organicrush), dan Ida Rhynjsburger sebagai Key Opinion Leader.
Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 – untuk Indonesia #MakinCakapDigital melibatkan 110 lembaga dan komunitas sebagai agen pendidik Literasi Digital.
Kegiatan ini diadakan secara virtual berbasis webinar di 34 Provinsi Indonesia dan 514 Kabupaten.
Kegiatan ini menargetkan 10.000.000 orang terliterasi digital pada tahun 2021, hingga tercapai 50 juta orang terliterasi digital pada 2024.
Berlandaskan 4 pilar utama, Budaya Bermedia Digital (Digital Culture), Aman Bermedia (Digital Safety), Etis Bermedia Digital (Digital Ethics), dan Cakap Bermedia Digital (Digital Skills) untuk membuat masyarakat Indonesia semakin cakap digital.***
