Bandung Side, Kabupaten Indramayu – Bekal literasi digital semakin digiatkan pemerintah, sudah sepatutnya para warga digital mampu menangkal hoaks dari banjirnya informasi.
Melihat Informasi yang datang sudah dapat dilihat apakah informasi ini termasuk misinformasi yang sebenarnya dari dulu sudah sering terjadi.
Seseorang tidak tahu jika apa yang dia sebarkan merupakan informasi hoaks atau tidak ada niat belajar karena tidak memiliki bekal literasi digital.
Pakar IT, Eko Prasetyo memberikan contoh misinformasi yang belum lama ini beredar di masyarakat yakni beberapa merk vaksin dan harganya.
Berbentuk surat dari salah satu BUMN, sebenarnya ini adalah drat surat yang belum resmi. Surat ini nampak meresahkan karena masyarakat belum siap untuk membayar untuk vaksin.
“Tidak ada unsur kejahatan namun, si penyebar tidak tahu kalau ini bukan surat pemberitahuan yang resmi, ini masih dalam bentuk draft semata,” jelas Eko Prasetyo dalam webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (6/8/2021).
Lalu ada diinformasi, pihak yang menyebarkan memang sudah berniat jahat lalu merancang informasi yang salah lalu disebarkan sama sekali mengindahkan bekal literasi digital.
Terakhir ada yang membawa nama Menteri Kominfo yang seolah-olah dia mengatakan OPM menggunakan media untuk propaganda.
Eko, melihat mereka memebuat flyer dengan sengaja, bahkan terlihat kurang rapi dalam hal editing. Jika paham konteks apa yang mereka berikan itu tidak sesuai.
“OPM saja ada di gunung, sinyal saja susah internet apalagi bagaimana mereka menggunakan media digital,” jelas Eko Prasetyo.
Terakhir yang paling berat malinformasi, paling susah memahami ini hoaks atau bukan karena informasinya memiliki sebagian benar realitas benar namun dikemas untuk digunmakan merugikan organisasi bahkan negara.
Seperti hoaks yang pernah beredar yakni katanya pemerintah melalalui dinas kesehatan akan mengganti biaya perawatan Covid-19 hanya melampirkan bukti perawatan dan mengisi formulir.
Informasi itu hoaks, sementara yang benar ialah formulir tapi yang salah tidak disampaikan ke dinas kesehatan tapi ke BPJS Kesehatan dan tentu yang bisa mengklaim mereka anggota BPJS kesehatan.
“Informasi seperti ini butuh dilacak lebih jauh dengan cara mencari tahu dari kedua instansi tersebut. Jangan sampai masyarakat sudah terlajur terkecoh malah datang ke Dinas Kesehatan,” ungkap Eko Prasetyo.
Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) 2021 – untuk Indonesia #MakinCakapDigital diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) bersama Siberkreasi.
Webinar wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (6/8/2021) juga menghadirkan pembicara Duddy RS (Pendiri Kapol.id), Muh Nurfajar Muharrom (RTIK Indonesia), dr. Katherine (Praktisi kesehatan) dan Shinta Putri sebagai Key Opinion Leader.
Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 – untuk Indonesia #MakinCakapDigital melibatkan 110 lembaga dan komunitas sebagai agen pendidik Literasi Digital.
Kegiatan ini diadakan secara virtual berbasis webinar di 34 Provinsi Indonesia dan 514 Kabupaten.
Kegiatan ini menargetkan 10.000.000 orang terliterasi digital pada tahun 2021, hingga tercapai 50 juta orang terliterasi digital pada 2024.
Berlandaskan 4 pilar utama, Budaya Bermedia Digital (Digital Culture), Aman Bermedia (Digital Safety), Etis Bermedia Digital (Digital Ethics), dan Cakap Bermedia Digital (Digital Skills) untuk membuat masyarakat Indonesia semakin cakap digital.***
