Bandung Side, Jatinangor - Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy Monitoring (IBM) Moeslimin Achmad menilai ada masalah dalam pengelolaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yaitu oligarki birokratisme kekuasaan yang cenderung menyalahgunakan wewenang dan jelas melanggar Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang. Misalnya dalam proses penggantian Rektor IPDN, Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.Sos,