Mandek 10 Tahun, ADPMET Desak Revisi Aturan PI di Permen 37/2016

Mandek 10 Tahun, ADPMET Desak Revisi Aturan PI di Permen 37/2016

Bandung Side, Surabaya – Mandek 10 tahun, data ketimpangan tata kelola hulu migas di Permen 37/2016 ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Tahun 2026 di Hotel Vasa, Surabaya, Selasa (17/11/2026).

Dalam perjalanannya realisasi hak partisipasi atau Participating Interest (PI) 10 persen bagi daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) masih jalan di tempat. Dari 79 Wilayah Kerja (WK) migas yang berproses dari total lebih dari 150 WK produksi di Indonesia, baru 13 WK atau sekitar 16 persen yang berhasil merealisasikan hak tersebut kepada daerah.

Forum yang mengusung tema “Mengawal Hak Daerah: Penguatan Tata Kelola PI 10%, DMO, dan BUMD Migas” ini mendesak pemerintah pusat segera merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 guna memangkas rantai birokrasi yang selama ini memakan waktu tahunan.

Sekretaris Jenderal ADPMET, Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc., mengungkapkan bahwa lambatnya realisasi PI 10 persen disebabkan oleh tiga simpul hambatan regulasi. Di Jawa Timur saja, proses pengurusan PI tercatat pernah memakan waktu hingga lima tahun.

“Dari 79 WK yang berproses, baru 13 yang selesai dalam 10 tahun. Ini lambat sekali. Padahal, apabila Permen 37/2016 direvisi pada Desember ini, tahun depan ada tambahan lima WK saja yang berhasil sudah sangat bagus,” ujar Andang saat ditemui di sela-sela Rakernas.

Mandek 10 Tahun, ADPMET Desak Revisi Aturan PI di Permen 37/2016
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Tahun 2026 dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono (kiri) didampingi Ketua Umum ADPMET yang juga Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH (tengah) dan Sekretaris Jenderal ADPMET, Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc (kanan)

Untuk mempercepat proses administrasi dari hitungan tahunan menjadi hanya satu hingga dua bulan, ADPMET mengajukan tiga poin terobosan kepada Kementerian ESDM:

1. Penetapan Angka Pasti 10 Persen: Menghapus frasa “maksimum 10 persen” agar tidak memicu negosiasi besaran porsi (seperti 5, 6, atau 8 persen) yang selama ini menyita waktu hingga 8 bulan.
2. Kepastian Effective Date: Menetapkan pemberlakuan hak PI secara otomatis sejak kontrak kerja sama migas berjalan, tanpa harus menunggu proses administrasi tambahan pasca-tanda tangan menteri.
3. Pemangkasan Masa Hitung Pembagian Daerah: Menyerahkan perhitungan porsi antar daerah sepenuhnya kepada pemerintah pusat melalui overlay data teknis reservoir dari SKK Migas/Ditjen Migas dan data batas wilayah dari Kemendagri, sehingga memangkas aturan 180 hari kerja pihak independen.

Ketua Umum ADPMET yang juga Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, menegaskan bahwa kepastian angka tetap 10 persen tidak hanya diperjuangkan dalam revisi Permen ESDM 37/2016, tetapi juga dikawal agar masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang baru.

“Kalau diskusi dan negosiasi maksimum 10 persen, itu makan waktu bisa sampai setahun. Makanya sekarang semua sama-sama sepakat bahwa ya sudah 10 persen saja,” tegas Al Haris. Ia menambahkan, di tengah kondisi Dana Bagi Hasil (DBH) yang kerap mengalami kurang salur, optimalisasi PI 10 persen serta alokasi gas Domestic Market Obligation (DMO) menjadi kunci agar daerah penghasil tidak mengalami krisis energi sementara pusat terang benderang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menilai percepatan tata kelola PI 10 persen sangat krusial bagi ketahanan fiskal daerah. Sebagai salah satu lumbung energi nasional yang menyumbang sekitar 30 persen produksi minyak dan 14 persen gas nasional, Jawa Timur sangat mengandalkan optimalisasi bagi hasil hulu migas untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar skema creative financing Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Hak daerah berupa bagi hasil yang ditentukan dengan aturan PI 10 persen dari blok migas yang dikelola di wilayah kami merupakan bagian penting untuk menopang APBD dan kesejahteraan masyarakat daerah,” tutur Adhy Karyono.

Terkait kekhawatiran permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Andang Bachtiar memastikan skema penanggungan modal awal oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dikompensasi dari hasil produksi tetap dipertahankan sesuai mandat regulasi.

Sedangkan untuk wilayah kerja lepas pantai (offshore) di atas 12 mil laut, mekanisme penerimaan daerah tetap mengacu pada skema DBH dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Melalui momentum Rakernas 2026 ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan tidak lagi tersendat oleh belenggu birokrasi, demi mewujudkan keadilan energi dan kesejahteraan nyata di bumi nusantara.***

Tinggalkan Balasan