Bandung Side, Kabupaten Sukabumi – Jangan anggap sepele saat budaya digital mengalami pergeseran, bagaimana internet membentuk cara kita berinteraksi sebagai manusia.
Digitalisasi ini menimbulkan konsekuensi dan dampak yang besar filter bubble, baik itu positif maupun negatif.
Contohnya, kasus di mana begitu banyak setting-an yang ada di media sosial ataupun di media digital.
Dewi Sari, Kepala Eksekutif Sekretariat Mafindo melihat, bagaimana terjadi cancel culture bahkan terhadap sosok seleb yang tadinya mungkin tujuannya dia baik.
Kemudian orang akhirnya menumpang jadi seperti beberapa pihak yang menumpang ngetop terhadap konten tersebut.
“Bahasa kerennya panjat sosial atau pansos dengan menimbulkan pro dan kontra dan lain-lain,” kata Dewi Sari.
Jadi maksudnya bagaimana yang tadinya acara itu tujuannya untuk mengajak masyarakat saling menolong tapi kemudian ada cancel culture karena dalam cara penyampaiannya tidak sesuai dengan budaya digital.
“Kalau kita menghargai orang lain itu menjadi bagian dari Pancasila yang tidak sekadar teori,” jelas Dewi Sari, saat mengisi webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (02/11/2021) siang.
Pancasila, ada dampaknya bagi kita seperti Bhinneka Tunggal Ika membangun wawasan kebangsaan dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari.
Jika kita menerapkan Pancasila kita tidak akan masuk dalam filter bubble, yakni suatu fenomena penyortiran dan seleksi informasi oleh algoritma berdasarkan pertimbangan kecocokan relasi dan preferensi.
Akibatnya, menggunakan media sosial sebagai sumber berita yang dapat memperburuk filter bubble.
“Menurut saya dan orang-orang yang ahli, filter bubble ini bukan masalah yang sepele karena kita menjadi orang-orang yang hanya melihat mereka yang sejalan pikirannya sama dengan kita,” ujar Dewi Sari.
Kalau kita misalnya setuju dengan ideologi idealisme maka kita akan melihat konten-konten seperti itu terus.
“Jadi kita suka konten A maka konten-konten A yang akan terus kita lihat, hal itu kurang baik juga untuk daya berpikir kritis,” jelas Dewi Sari.
Dampak rendahnya pemahaman budaya digital, adanya potensi provokasi, lanjut Dewi.
Tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi,
seseorang tidak mampu membedakan informasi yang tidak benar.
Demokrasi diartikan, mereka bicara bebas semaunya dan demikian juga dengan negara juga harus menjamin hak-hak masyarakat untuk demokrasi.
Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) 2021 – untuk Indonesia #MakinCakapDigital diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Siberkreasi.
Webinar wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (02/11/2021) siang, juga menghadirkan pembicara, Virginia Aurelia (Entrepreneur), Aidil Wicaksono (Program director Kainzen Room), Arya Shani (Founder Tekape Workspace), dan dr. Maichel Kainawa sebagai Key Opinion Leader.
Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 – untuk Indonesia #MakinCakapDigital melibatkan 110 lembaga dan komunitas sebagai agen pendidik Literasi Digital.
Kegiatan literasi digital ini diadakan secara virtual berbasis webinar di 34 Provinsi Indonesia dan 514 Kabupaten.
Kegiatan ini menargetkan 10.000.000 orang terliterasi digital pada tahun 2021, hingga tercapai 50 juta orang terliterasi digital pada 2024.
Berlandaskan 4 pilar utama, Budaya Bermedia Digital (Digital Culture), Aman Bermedia (Digital Safety), Etis Bermedia Digital (Digital Ethics), dan Cakap Bermedia Digital (Digital Skills) untuk membuat masyarakat Indonesia semakin cakap digital.***
